Hak dan tanggung jawab pebisnis yang harus diketahui

Setiap pebisnis harus bertanggung jawab atas produk yang dihasilkan atau dipasarkan.

kewajiban produk yang timbul dari kerugian yang dialami konsumen sebagai akibat dari “produk yang cacat” bisa karena kurangnya cermatan dalam produksi, tidak sesuai dengan perjanjian atau kesalahan yang dibuat oleh perusahaan-perusahaan. Dengan kata lain, melanggar janji perusahaan atau melakukan tindakan ilegal.


Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 adalah PSAL perakitan 19 bab 28. Dalam bab 19 perusahaan kesalahan kewajiban untuk produk yang dihasilkan atau dipasarkan dengan memberikan kompensasi atas kerusakan, pencemaran, kerusakan, kehilangan pelanggan.

Baca : Perusahaan sewa container terbaik


Untuk bagiannya, Pasal 20 dan Pasal 21 mengatur beban dan tanggung jawab perusahaan, tanpa kemungkinan untuk penuntutan untuk membuktikan, sementara Pasal 22 menentukan ada atau tidak adanya bukti terhadap kesalahan dalam proses pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 19

  1. Barang tersebut terbukti seharusnya tidak diedarkan atau tidak dimaksud untuk diedarkan
  2. Cacat barang timbul pada kemudian hari.
  3. Cacat timul akibat ditaatinya ketentuan mengenai kualifikasi barang.
  4. Kelalaian yang diakibatkan oleh konsumen.

SANKSI BAGI PELAKU USAHA
Sanksi Bagi Pelaku Usaha Menurut Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
Sanksi Perdata :
Ganti rugi dalam bentuk :
   -Pengembalian uang atau
   -Penggantian barang atau
   -Perawatan kesehatan, dan/atau
   -Pemberian santunan
Ganti rugi diberikan dalam tenggang waktu 7 hari setelah tanggal transaksi
Sanksi Administrasi :
maksimal Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), melalui BPSK jika melanggar Pasal 19 ayat (2) dan (3), 20, 25
 
Sanksi Pidana :
Kurungan :
-Penjara, 5 tahun, atau denda Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) (Pasal 8, 9, 10, 13 ayat (2),  15, 17  ayat (1) huruf a, b, c, dan e dan Pasal 18
-Penjara, 2 tahun, atau denda Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) (Pasal 11, 12, 13 ayat (1), 14, 16 dan 17 ayat (1) huruf d dan f
* Ketentuan pidana lain (di luar Undang-undang No. 8 Tahun. 1999 tentang Perlindungan Konsumen) jika konsumen luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian 

Hak dan kewajiban pebisnis

Seperti halnya konsumen, pelaku usaha juga memiliki hak dan kewajiban. Hak pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UUPK adalah:

  • Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
  • Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
  • Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
  • Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
  • Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya

Post A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *